Perlahan tapi pasti, harga BBM akan semakin melambung seiring dihapusnya subsidi secara bertahap. Memang pemerintah tampaknya masih melihat situasi dan gelagat reaksi publik. Setelah munculnya suara-suara menentang penghapusan subsidi BBM, akhirnya pemerintah mengalah dengan membuat kebijakan “kendaraan roda dua dan transportasi umum masih boleh menggunakan solar dan premium”.
Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi paling lambat pada bulan September 2010 mendatang. Sepeda motor dan kendaraan umum dipastikan boleh menggunakan BBM bersubsidi. “Kalau subsidinya besar maka Agustus 2010 mulai tapi kalau merata sepertinya September bisa. Tergantung volumenya nanti,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, Evita Herawati Legowo di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (23-06-2010, Detik Finance).
Kalau dirunut ke belakang, penghapusan subsidi BBM ini tak lepas dari pengaruh Amerika melalui lembaga pemberi bantuan bernama USAID. Jelas disebutkan di Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa “Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar”. Peran USAID dalam penyusunan UU ini bisa dibaca melalui publikasi lembaga donor ini pada website resminya di halaman http://www.usaid.gov/pubs/cbj2002/ane/id/497-013.html.
In 2000, the Government of Indonesia reduced energy subsidies by increasing electricity prices by 20% and fuel prices by 12%. Wary of public reaction to the price hikes because similar increases in 1998 led to street demonstrations, the Government of Indonesia, with USAID assistance, ensured that national and local parliaments, civil society organizations, media, and universities were involved in the decision. As a result, there was minimal public outcry. USAID also supported this process by providing policy analysis for energy pricing and subsidy removal. Additional increases are necessary and will require greater public understanding of the impact on the economy and on vulnerable groups. USAID will continue to provide technical analysis on the macroeconomic and microeconomic impact on industries and households, including a study on the impact of pricing policy on women and vulnerable populations. Continue reading “Penjajahan Berkedok Bantuan” »
