Para lady companion (LC) itu duduk-duduk di dalam sebuah ruangan yang bisa dilihat dari luar. Mereka seperti di dalam aquarium. Mereka bertugas menemani tamu di klub malam bahkan bisa dibooking ke luar.

Selain memiliki klub malam dan karaoke, hotel yang terletak di depan Universitas Sahid itu, juga memiliki diskotek dan panti pijat. Karena memiliki akomodasi hiburan yang lumayan lengkap, banyak para penikmat hiburan malam yang berkunjung ke kawasan hotel tersebut. Apalagi tarif menginap di hotel tersebut relatif murah, yakni Rp 180 ribuan per malam.

Karena tarifnya yang murah, banyak tamu yang memanfaatkan hotel tersebut hanya untuk tempat berkencan saja. Hotel itu lebih sering dipakai untuk kencan short time aja, karena harganya murah.

Kondisi tersebut diakui Riyanto Sofyan, pemilik grup Hotel Sofyan. Riyanto tidak menampik kalau hotel miliknya yang ada di wilayah Tebet tersebut, dahulu kerap dijadikan sasaran bagi pria hidung belang atau para penikmat hiburan malam. Menurut Riyanto, di antara hotel-hotel Grup Sofyan, Hotel Sofyan Tebet tingkat huniannya yang paling tinggi. Sementara Hotel Sofyan Cikini serta Hotel Sofyan Betawi, tingkat huniannya biasa-biasa saja.

“Kalau di Hotel Sofyan Tebet, satu kamar saja yang check-in bisa 2 sampai 3 tamu. Mereka umumnya hanya memakai kamar untuk berkencan singkat saja,” ungkap Riyanto.

Namun, kondisi Hotel Sofyan Tebet kini jauh berbeda. Semua itu dimulai dengan penutupan Santai Music Club pada 1998. Setahun kemudian, giliran diskotek Terminal dan panti pijat yang ada di hotel tersebut ditiadakan. Lenyapnya tempat-tempat hiburan tersebut terang saja berpengaruh terhadap tingkat hunian hotel saat itu. Bayangkan, dari 140 persen tingkat hunian di hotel tersebut melorot tinggal 40 persen saja. Kondisi ini bertahan hingga 2 tahun lamanya.

Perubahan drastis yang dilakukan pemilik terhadap Hotel Sofyan Tebet sengaja dilakukan. Orang tua dari artis Marshanda tersebut, ingin merubah konsep hotel yang sarat hiburan malam menjadi hotel berkonsep syariat atau sesuai dengan norma keislaman. Dijelaskan Riyanto, dirinya mulai merubah konsep hotel setelah mendapat supervisi dari Salim Segaf Al Jufri, yang saat ini menjadi Menteri Sosial.

“Saya mulai kenal Pak salim Segaf sejak 1994, waktu itu beliau masih jadi dubes dan belum ada Partai keadilan Sejahtera (PKS),” jelas Riyanto.

Selama 4 tahun mengaji ke Salim Segaf, membuat pandangan Riyanto tentang pengelolaan hotel berubah drastis. Sejak saat itu ia menyadari bahwa untuk memajukan bisnis perhotelan tidak selalu dekat dengan alkohol atau seks.

Memang diakui Riyanto, awal perubahan yang dilakukan terhadap Hotel Sofyan Tebet berpengaruh terhadap penghasilan hotel tersebut. Banyak tamu langganan yang bertanya, “Ini hotel atau masjid”. Sebab jangankan tempat hiburan, minuman beralkohol pun tidak lagi bisa dijumpai. Akhirnya para pelanggan pun angkat kaki selamanya. Tapi hal itu bukan berarti bisnis Hotel Sofyan tamat. Hotel Sofyan Cikini dan Cut Meutia, juga menerapkan sistem pengelolaan dengan konsep syariat.

“Ketika tingkat hunian hotel yang di tebet turun, tingkat hunian Hotel Sofyan Cikini dan Betawi meningkat sekitar 15-30 persen. Jadi, secara kumulatif kerugian di Hotel Sofyan Tebet bisa ditutupi,” terangnya.

Selanjutnya, untuk menormalisasi penghasilan hotel miliknya yang ada di Tebet, Riyanto kemudian merogoh kocek sebesar Rp 2 miliar pada 2001, untuk melakukan renovasi ruangan-ruangan di hotel tersebut. Selain membenahi kamar hotel, pengelola juga menyulap ruangan yang sebelumnya jadi klub malam dan diskotek sekarang menjadi ruang meeting. Dengan renovasi yang dilakukan, penghasilan dari Hotel Sofyan Tebet saat ini kembali seperti dahulu. Konsep hotel untuk hiburan malam kini berganti dengan konsep hotel untuk pertemuan bisnis.

“Meski tingkat hunian sekitar 80 persen tapi ratenya Rp 280 ribu nett. Jadi kalau dihitung-hitung sama saja,” ujarnya.

Hotel Sofyan Grup kini makin yakin kalau hotel berbasis syariat, yang tidak dianggap menarik oleh hotel lain, justru bukan ancaman omset akan menurun. Hotel syariat ternyata punya pasar yang cukup menjanjikan. Tentu saja tanpa esek-esek, alkohol dan narkoba. “Justru dengan konsep syariat ini, tamu atau keluarga merasa nyaman dan aman menginap. Tidak ada alkohol atau tempat hiburan yang berbau maksiat, maka kenyamanan mereka jadi terjaga,” ujar Riyanto.

Kini setiap masuk waktu sholat selalu terdengar suara azan dari dalam ruang kamar di Hotel Sofyan Tebet. Suara azan itu bukan berasal dari masjid atau musolah yang ada di sekitar hotel. Melainkan dari speaker kecil yang ada di dalam hotel. Pengelola hotel sengaja diperdengarkan suara azan untuk mengingatkan seluruh penghuni hotel kalau waktu salat sudah tiba.

Fasilitas pengingat waktu salat di dalam hotel, bagi sebagian orang mungkin terdengar aneh. Tapi inilah salah satu standar yang harus dimiliki bagi hotel yang memiliki sertifikat ‘halal’ dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hotel Sofyan memang salah satu dari dua hotel yang memiliki sertifikat halal MUI. Satu hotel lainnya yang memiliki sertifikat tersebut adalah Hotel Tuara Natama di Padang Sidempuan, Sumatera Utara.

“Sekarang memang banyak yang mengklaim hotel syariah, tapi hanya dua hotel yang memiliki sertifikasi syariah dari MUI,” begitu kata anggota Dewan Syariah Nasional MUI Endy M Astiwara kepada wartawan belum lama ini.

Endy menjelaskan, untuk mendapatkan status hotel syariah, maka hotel tersebut harus mencantumkan di anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART) perusahaan hotel tersebut sebagai hotel syariah. Secara prinsip, kriteria hotel syariah adalah tidak memberikan layanan apapun yang bertentangan dengan syariah agama seperti tak mengizinkan menginap pasangan bukan muhrim, tak menyediakan minuman beralkohol dan makanan hotel yang terjamin halal. Bukan hanya akomodasi yang dimiliki hotel yang harus mengacu pada syariat. Untuk urusan perbankan, pengelola hotel juga diwajibkan memanfaatkan fasilitas perbankan syariah.

“Pokoknya semuanya harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan MUI supaya mendapat labelilasi halal,” jelas Endy.

Riyanto Sofyan, pemilik Hotel Sofyan Grup, hotel-hotel yang dikelolanya sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI sejak 2003 lalu. Sementara masa pengajuan untuk mendapatkan sertifikat tersebut dilakukan pada 2000, yakni saat hotel tersebut mulai merubah konsep layanan hotel dari sebelumnya.

Karena sudah berkonsep syariah, Hotel Sofyan kini menerapkan aturan-aturan dalam hal pelayanan kepada setiap tamu. Misalnya, apabila ada orang yang mau menemui tamu ke dalam hotel, resepsionis harus memastikan dulu apakah tamu memang bersedia menjumpainya. Bila yang datang seorang perempuan dan yang menginap adalah tamu laki-laki maka petugas hotel akan meminta pertemuan dilakukan di lobi. Kecuali orang yang datang tersebut keluarga atau pasangan dari tamu. Penerapan aturan ini, kata Riyanto, bukan sekadar untuk menerapkan sistem syariat. Tapi juga untuk menjaga kenyamanan tamu.

“Bisa jadi tamu yang menginap sedang tidak mau diganggu karena sedang ingin istirahat,” ujarnya.

Dijelaskan Riyanto, sebenarnya masyarakat tidak perlu alergi dengan hotel syariat. Sebab hotel berkonsep ini justru sesuai dengan aturan yang diterapkan pemerintah dan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Hanya saja, dalam hotel syariat ada tambahan aturan maupun perlengkapannya.

Misalnya, tamu yang chek-in, khususnya bagi yang lawan jenis dilakukan seleksi tamu. Seleksi yang dilakukan untuk mengetahui apakah pasangan tersebut merupakan suami istri atau bukan. Namun masalahnya, tidak semua tamu membawa surat nikah.

Untuk mengatasi hal ini, imbuh Riyanto, pihaknya akan memperhatikan gelagat dan penampilan dari tamu yang akan check-in. Misalnya dari dandanannya atau selisih usia dari tamu tersebut. Jika dirasa tidak lajim maka petugas hotel tidak memperkenankan pasangan tersebut menginap di hotel tersebut.

Selain menyeleksi tamu, pengelola juga harus memberikan akomodasi yang tidak bertentangan dengan syariat misalnya, tidak ada minuman beralkohol serta makanan yang halal. Untuk mengantisipasi selera tamu yang sudah terbiasa dengan minuman beralkohol, pengelola berusaha melakukan cara-cara tersendiri. Salah satunya tetap menyediakan minuman coktail, seperti Margarita atau Long Island, tapi berbahan herbal yang bebas alkohol.

“Rasanya sama dengan margarita pada umumnya. Namun bahannya kita gunakan herbal,” terang Ryanto.

Bukan hanya makanan dan minuman, pengelola hotel berlabel halal ini juga wajib untuk tidak menempatkan ornamen dari mahluk-makhluk bernyawa. Sebagai gantinya, pengelola mendekorasi aneka lukisan tumbuh-tumbuhan, panorama atau kaligrafi untuk memperindah ruangan hotel.

Riyanto mengaku tidak merasa khawatir dengan konsep hotel syariat yang dijalankannya akan berakibat sepinya tamu yang menginap. Sebaliknya, dia merasa yakin justru pasar hotel syariat sangat terbuka lebar. Sebab banyak masyarakat yang menginginkan hotel dengan pengelolaan yang normal alias tidak mengedepankan layanan hiburan semata.

“Di Jakarta, tamu yang menginap di hotel umumnya untuk kepentingan bisnis, misalnya pelatihan atau seminar. Bukan tempat liburan. Karena itulah kami membidik pangsa bisnis sebagai sasaran pasar kami,” terang Riyanto.

Sumber : ditulis ulang dari artikel-artikel Detiknews

Pada rilis report terbaru (sebagaimana yang dikutip oleh kantor berita Reuters, 29 Juni 2010) PBB menyerukan untuk meninggalkan US Dollar sebagai cadangan mata uang utama (main reserve currency), karena terbukti tidak bisa menjaga nilainya.

Hasil survei ekonomi dan sosial dunia tahun 2010 yang dilakukan PBB menyebutkan bahwa Dolar terbukti telah menjadi alat penyimpan nilai yang tidak stabil, padahal kestabilan adalah syarat utama suatu mata uang untuk dipakai sebagai cadangan mata uang.

Tetapi nampaknya PBB masing kebingungan mencari solusi. Belajar dari hadits di atas, Islam telah menyediakan solusi tepat bagaimana mengatur ekonomi dunia. Dalam konteks nilai tukar, Islam telah meberi rambu-rambu yang jelas bahwa alat tukar itu harus punya nilai intrinsik yang memadai/cukup (apapun bentuknya: emas, perak, ataupun komoditi lainnya). Namun hampir semua negara saat ini (termasuk negeri-negeri muslim) menggunakan US$ yang tidak punya nilai intrinsik memadai. Nilai US$ tidak lebih hanyalah lembaran-lembaran kertas saja. Silahkan baca juga artikel tentang Konsep Uang.

Ironisnya, negeri kita masih keukeuh menggunakan US$ untuk transaksi penjualan migas. Apa yang ada di benak para penentu kebijakan negeri ini

Nah, ada kemitraan usaha toko Susu Oke, yang menawarkan konsep pengelolaan spesialis toko susu. Susu Oke mengusung konsep penjualan susu semua merek dan jenis susu yang ada dipasaran.

Bagi yang berminat, si mitra harus menyiapkan investasi setidaknya Rp 200 juta di luar tempat. Investasi tersebut sebanyak Rp 175 juta untuk stok produk awal dan Rp 25 juta sebagai joint fee.

Si mitra akan mendapatkan sistem komputerisasi, software, printer, barcode scanner, seragam, kartu nama disediakan oleh pihaknya. Sementara perlengkapan toko seperti rak dan etalase ditanggung mitra.

Pemilik kemitraan Susu Oke Ferry A. Soputan mengatakan bahwa konsep bisnisnya ini belum mendapat status sebagai waralaba namun masih sebagai business opportunity (BO) berbasis kemitraan.

Toko Susu Oke menawarkan harga susu lebih miring lebih murah Rp 5000-10.000 per produk dari harga pasaran seperti di supermarket.

Ferry menjelaskan bagi investor yang sudah memulai usaha namun ada beberapa produk susu yang tak layak, maka investor atau mitra bisa menukarkan produk susunya dengan produk yang lebih laku.

Selain itu, si mitra bisa juga menukarkan produknya yang rusak seperti kemasan rusak dan masa kadaluarsa berakhir. Bahkan lebih jauh lagi pihaknya menjamin akan melakukan buy back atau membeli kembali terhadap produknya dalam jangka 1 tahun.

Ferry menjelaskan sejak memulai usaha ini pada tahun 2007 lalu saat ini setidaknya sudah ada 30 mitra yang tersebar di Jabodetabek. Tahun ini ia menargetkan bisa menambah mitra hingga 50 gerai.

“Sasaran pasar kita adalah untuk segmen middle low terutama untuk daerah pada perumahan,” katanya.

Ia menjelaskan margin si mitra rata-rata dari bisnis ini mencapai 5-10% per produk. Ferry mencontohkan beberapa mitra pertama yang berada di wilayah Mampang Jakarta misalnya bisa meraih margin hingga Rp 20 juta per bulan dengan omset hingga 400-500 juta per bulan.

“Berdasarkan pengalaman balik modal bisa kembali rata-rata 1,5 tahun,” imbuhnya.

Ferry menjelaskan sejatinya bisnis toko sangat menggiurkan karena permintaannya dan harganya terus naik. Selain itu konsep toko susu di Indonesia belum terlalu dilirik orang.

Kisah awalnya nyemplung ke bisnis ini sangat unik alias tak sengaja. Awalnya ia seorang pebisnis showroom mobil dan supplier gerai-gerai toko HP.

Ia mencoba mencicipi memberikan modal kepada istrinya untuk bisnis toko susu dengan menggandeng semua prinsipal pabrik susu seperti Kalbe, Sari Husada, Abbot, Wyeth, Nestle, Nutricia, Frisian Flag dan lain-lain. Walhasil bisnis istrinya berjalan mulus, omset miliaran rupiah per bulan berhasil ia raup.

“Iseng-iseng, ternyata omset tokonya bisa sampai Rp 500 juta per bulan, sampai 1,3 miliar,” katanya.

Ferry A Soputan
UD Suka Cita Teluk Buyung
Jalan Baru Teluk Buyung No.19 Bekasi
Email: susu_oke@yahoo.com
Website: www.susuoke.com

Sumber : Detik Finance

Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi paling lambat pada bulan September 2010 mendatang. Sepeda motor dan kendaraan umum dipastikan boleh menggunakan BBM bersubsidi. “Kalau subsidinya besar maka Agustus 2010 mulai tapi kalau merata sepertinya September bisa. Tergantung volumenya nanti,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, Evita Herawati Legowo di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (23-06-2010, Detik Finance).

Kalau dirunut ke belakang, penghapusan subsidi BBM ini tak lepas dari pengaruh Amerika melalui lembaga pemberi bantuan bernama USAID. Jelas disebutkan di Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa “Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar”. Peran USAID dalam penyusunan UU ini bisa dibaca melalui publikasi lembaga donor ini pada website resminya di halaman http://www.usaid.gov/pubs/cbj2002/ane/id/497-013.html.

In 2000, the Government of Indonesia reduced energy subsidies by increasing electricity prices by 20% and fuel prices by 12%. Wary of public reaction to the price hikes because similar increases in 1998 led to street demonstrations, the Government of Indonesia, with USAID assistance, ensured that national and local parliaments, civil society organizations, media, and universities were involved in the decision. As a result, there was minimal public outcry. USAID also supported this process by providing policy analysis for energy pricing and subsidy removal. Additional increases are necessary and will require greater public understanding of the impact on the economy and on vulnerable groups. USAID will continue to provide technical analysis on the macroeconomic and microeconomic impact on industries and households, including a study on the impact of pricing policy on women and vulnerable populations.

USAID helped draft new oil and gas policy legislation submitted to Parliament in October 2000. The legislation will increase competition and efficiency by reducing the role of the state-owned oil company in exploration and production. A more efficient oil and gas sector will lower prices, increase product quality for consumers, increase government revenues, and improve air quality. USAID will continue to work on developing implementing regulations for the oil and gas legislation.

Artinya, harga BBM harus diserahkan kepada mekanisme pasar! Dan bukan hanya itu, USAID juga akan berupaya mengobok-obok kebijakan listrik negeri ini.

The Energy Policy Analysis Office and Oil and Gas Policy programs are implemented by Advanced Engineering Associates International. The Institutional Strengthening for Electricity Sector Reform program is implemented by the Institute of International Education. The Power Plant Improvement program is implemented by Albany Research Labs, U.S. Department of Energy.

Tujuan akhirnya tentu kepentingan Amerika melalui perusahaan-perusahaan multinasional-nya yang beroperasi di Indonesia. Sungguh sangat mengenaskan! Negeri dengan sumber daya alam melimpah, tapi rakyatnya jadi kere di negeri sendiri. Seperti kata pepatah “anak ayam mati kelaparan di lumbung padi“. Pastilah karena pemilik lumbung padi tersebut bukanlah anak ayam, tapi orang asing.

Puluhan warga kampung itu berkumpul di sekitar rumah Nyi Siti Rahmah (85) yang reot. Dinding rumah itu terbuat dari anyaman bambu dan seng, lantainya tanah, tampak kumuh, tak terawat, dan tidak layak huni.

Ya, rumah gedek mulai reot berukuran 2×2 meter itu, dihuni oleh nenek tua yang setiap harinya menangis tanpa harus berdenting keras. Jika rasa lapar sudah datang, Siti Rahmah hanya mengeluarkan air mata. Air mata itu tak berharga menurutnya.

Ia sudah bosan, dengan kondisi karena tidak ada satupun orang yang datang untuk peduli pada kehidupannya. Puluhan tahun, nenek yang tidak punya anak dan keluarga ini hanya menghabiskan waktu bersama dingin malam dan tumpukan sampah yang berceceran di lantai rumahnya.

Tak salah jika wajah Siti Rahmah terlihat suram. Bicaranya pelan saat menerima tamu yang tiba-tiba berkunjung. Dia kebanyakan menunduk menatapi tanah liat keras menghitam yang menjadi lantai rumahnya. Beberapa kali dia menggosok-gosok plastic yang dia duduki. Sesekali, Siti memerbaiki sarung yang dipakainya dan dengan kaku menatap tamunya

“Jika lapar, saya hanya menangis, Jika ada orang yang memberi uang, saya belikan nasi. Hanya nasi. Hanya Nasi. Hanya Nasi,” kata Siti Rahmah, sembari mengeluarkan air mata.

Banyak orang yang bilang Jakarta itu kota metropolitan yang kejam. Sampai sekarang pun pemikiran seperti itu tetap sama, ketika pagi-pagi dikejar waktu, puluhan bahkan ratusan orang harus kejar-kejaran dengan bus kota, hingga mengikhlaskan kaki berdiri untuk sampai pada tujuan.

Dibalik itu semua, mereka hanya tinggal di rumah kumuh dengan tumpukan sampah di sekitarnya. Kondisi itu juga terjadi di Pamekasan. Tidak sedikit, mulai dari anak-anak kecil hingga nenek tua hidup dengan rumah reot dan kumuh.

Kalau mau jujur melihat akar permasalahan, kehidupan Siti Rahmah tak lepas dari kemiskinan yang masih membelenggu sebagian besar rakyat. Bayaknya rakyat yang antri pada setiap pembagian zakat atau sembako yang dilakukan segelintir orang kaya, menandakan bahwa masih banyak kaum miskin ada di sekitar kita. Kalau tingkat kesejahteraan hidup mereka sudah baik, tidak mungkin mereka “mbelani” untuk mendapatkan uang yang hanya Rp 20 ribu. Ini merupakan potret nyata kemiskinan masih banyak ditemui di negeri ini.

Yanto, warga setempat mengaku kehidupan Siti Rahmah di perkampungan warga sangat memprihatinkan. Dia berharap, Siti Rahmah bisa diterima, meski tanah yang ditempatinya saat ini bukan miliknya sendiri. “Tidak sedikit, orang yang lewat memberikan uangnya. Tidak sedikit, orang yang melihat Siti Rahmah menangis. Nenek tua yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan sering menangis jika lapar menerpa,” pungkasnya.

Sumber : Berita Jatim

Tidak diragukan lagi, sejak awal pemerintahan Islam di Spanyol, pemerintahan berusaha mengidentikkan dirinya dengan pemerintahan Rasulullah. Dalam salah satu ungkapan terkenalnya, Raja Hisyam al-Awwal bin Abdurrahman ad-Dakhil yang memerintah dari tahun 173-180 H berkata kepada para ulama, “Bukankah Imam Abu Hanifah berasal dari Kufah, sedangkan Imam Malik berasal dari Madinah, cukup bagi kami mengikuti pendapat imam asal tempat Rasulullah SAW menjalankan pemerintahannya.”

Tekad suci itu mengalami sandungan di sana-sini karena penafsiran fikih yang semakin jauh dari maksud hakiki syariah yang mengikuti keinginan raja yang memang tidak memahami syariah selayaknya seorang ulama.

Dalam keadaan itulah, Imam al Syathibi menulis kitab al Muwafaqat yang menjelaskan konsep al-maqasid al-syariah agar para ulama dalam mengambil penafsiran fikih selalu berpegang pada maksud hakiki syariah, berpegang pada roh syariah, bukan sekadar pada formalitasnya. Awalnya, beliau akan menamakan kitabnya al-Ta’rif bi Asrar al-Taklif (penafsiran atas hukum syariah yang tertulis). Namun, beliau tidak ingin kitabnya dianggap sebagai satu-satunya penafsiran.

Maqasid Syariah sangat mirip dengan Pancasila, bahkan dapat dikatakan Pancasila adalah Maqasid Syariah tafsiran Indonesia. Maqasid Syariah mengandung lima hal, yaitu melindungi agama yang dalam Pancasila disebut ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’. Kedua, melindungi jiwa yang dalam Pancasila disebut ‘Perikemanusiaan yang adil dan beradab’. Ketiga, melindungi keutuhan keluarga besar yang dalam Pancasila disebut ‘Persatuan Indonesia’. Keempat, melindungi akal pendapat yang dalam Pancasila disebut ‘Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan’. Kelima, melindungi hak atas harta yang dalam Pancasila disebut ‘Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’.

Kemiripan itulah yang menyebabkan gagasan Pancasila Soekarno muda mendapat dukungan penuh dari bangsa ini menjadi dasar negara. Letjen Suharto dan TNI juga mengusung gagasan yang sama untuk mendapat dukungan penuh bangsa. Ketika Pancasila telah ditafsirkan terlalu jauh dari Maqasid Syariah, ternyata bangsa ini tidak lagi mau mendukung betapa pun berjasanya Soekarno dan Suharto.

Maqasid Syariah diterima luas di Grenada yang heterogen: Muslim, Katolik, Protestan, dan Yahudi, karena ia melindungi semua orang. Tidak ada lagi tirani minoritas yang terjadi sebelum masuknya Islam ke Spanyol, tidak juga dominasi mayoritas karena melindungi akal pendapat dalam Maqasid Syariah, termasuk akal pendapat kaum minoritas. Konsep inilah yang disebut demokrasi dengan perlindungan bagi kaum minoritas, suatu konsep yang jauh lebih baik dari sekadar demokrasi.

Debat ideologis tentang  sistem ekonomi tampak mulai kehilangan pijakan yang jelas. Sistem ekonomi neoliberalisme yang dikritik tidak jelas neoliberalisme mana yang dimaksud. Karena, paham ini masih terus diperbaiki, terutama setelah krisis global ini. Sistem ekonomi kerakyatan yang diusung pun belum jelas mengacu pada konsep mana. Karena, sejak bangkitnya Cina sebagai kekuatan ekonomi dunia, banyak sekali konsep ekonomi kerakyatan yang berkembang. Sistem ekonomi mandiri pun belum jelas karena siapa pun tahu tidak ada yang dapat berdiri sendiri dalam dunia yang semakin tak berjarak ini.

Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang berlandaskan Maqasid Syariah yang memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi warga negara tanpa memandang perbedaan agama dan suku bangsa. Imam Ali ketika ditanya hak ekonomi kaum non-Muslim yang hidup dalam wilayah Islam mengatakan, “Hak kami adalah hak mereka. Kewajiban kami adalah kewajiban mereka.”

Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang menghargai dan melindungi pemilik kapital atau pemilik tenaga dan pikiran. Kemajuan ekonomi Korea pernah mencengangkan dunia pada era 80-an dengan strategi memprioritaskan beberapa chaebo (grup usaha) — ternyata tidak langgeng karena pudarnya jiwa kebersamaan yang selama ini menjadi budaya Korea — menuai reaksi keras dari rakyatnya. Bukankah ini juga terjadi di Indonesia ketika rakyat muak dengan konglomerasi kroni Orde Baru?

Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang cerdas melindungi perekonomian bangsa ini. Ketika Persia dan Romawi mengenakan pajak masuk bagi pedagang daulah Islam (baik yang Muslim maupun non-Muslim), Umar bin Khattab mengenakan pajak yang sama untuk barang yang masuk dari kedua negara itu meskipun tidak dikenal di zaman Rasulullah. Umar tidak pernah khawatir dengan perdagangan internasional selama disikapi dengan cerdas. Rasanya tidak cerdas menyerahkan puluhan, bahkan ratusan juta konsumen Indonesia kepada perusahaan asing.

Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang antikorupsi, baik dalam artian sederhana maupun dalam artian adanya kebijakan yang ditujukan menguntungkan segelintir kelompok usaha karena bertentangan dengan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang dinamis mengantisipasi perubahan. Di zaman Rasulullah, tidak ada zakat atas kuda, namun Umar mengenakan zakat atas perdagangan kuda di negeri Syam karena di daerah itu kuda diperdagangkan sebagai barang mewah. Sebaliknya, Ali mengenakan tarif zakat pertanian yang lebih rendah bila dalam proses membajak tanah menggunakan kuda sebagaimana yang terjadi di daerah Kufah.Dinamika ini sangat penting selama tetap berpegang pada Maqasid Syariah.

Sumber : Tulisan Adiwarman A Karim (Republika, 01/06/09)

Denda kepada Innospec itu dibacakan Hakim Lord Justice Thomas dalam sidang korupsi atas perusahaan kimia Innospec Limited pada Jumat (26 Maret 2010) berkaitan dengan penjualan Tetra Ethyl Lead (TEL) yang digunakan dalam bensin bertimbal.

“Pembayaran-pembayaran itu disamarkan secara hati-hati dari auditor yang berasal dari sebuah perusahaan akuntansi terkemuka,” kata hakim Lord Justice seperti dikutip dari BBC, Senin (29/03/2010).

Innospec Limited yang berkedudukan di Cheshire, Inggris Utara itu sudah mengaku bersalah atas dakwaan korupsi yang diajukan dalam sidang di Southwark Crown Court, London, 18 Maret 2010 lalu.

Melalui agennya di Indonesia PT Soegih Interjaya, Innospec mengakui menyuap para pejabat Pertamina, BP Migas, dan pejabat-pejabat tinggi pemerintah Indonesia lainnya untuk menjual TEL.

Badan antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), dalam dakwaannya mengatakan penyuapan ini melanggar Undang-Undang Anti-Korupsi Inggris dan memperpanjang pemakaian bahan bakar bertimbal di Indonesia.

BBC dalam laporan khusus mengenai kasus ini menjelaskan, pada tahun 1996 pemerintah Presiden Soeharto mencanangkan bensin bertimbal akan dihapus selambat-lambatnya Desember 1999, akan tetapi target itu tidak tercapai sehingga pemerintah menetapkan target baru pembebasan bensin bertimbal pada 1 Januari 2003.

Namun ternyata bensin bertimbal baru bisa dihapuskan dari Indonesia pada 1 Juli 2006. Kementerian ESDM baru mengeluarkan aturan bensin tanpa timbal pada tahun 2006 melalui Keputusan Dirjen Migas Nomor 3674/K/24/DJM/2006 tentang standar dan mutu BBM jenis bensin yang dipasarkan dalam negeri tertanggal 17 Maret 2006. Peraturan itu diteken oleh Dirjen Migas kala itu, Iin Arifin Takhyan yang merupakan pengganti Rachmat Sudibyo.

Sejumlah alasan seperti kilang yang belum siap, biaya yang terlalu mahal dan krisis ekonomi diajukan oleh Pertamina dan Ditjen Migas sebagai alasan keterlambatan penghapusan bensin bertimbal.

Pemerintah Indonesia mencanangkan penghapusan bensin bertimbal karena kandungan timbal di atas tingkat tertentu, berbahaya bagi kesehatan. TEL atau timbal dikenal sebagai neurotoksin atau racun penyerang syaraf yang bersifat akumulatif dan dapat merusak pertumbuhan otak pada anak-anak. Studi mengungkapkan bahwa dampak timbal sangat berbahaya pada anak-anak karena berpotensi menurunkan tingkat kecerdasan (IQ).

Selain itu, timbal (Pb) sebagai salah satu komponen polutan udara mempunyai efek toksit yang luas pada manusia dan hewan dengan mengganggu fungsi ginjal, saluran pencernaan, sistem saraf pada remaja, menurunkan fertilitas, menurunkan jumlah spermatozoa dan meningkatkan spermatozoa abnormal serta aborsi spontan.

Komisi dan suap Pejabat Pejabat Migas

Perkara yang diajukan ke pengadilan mencakup periode antara 14 Februari 2002 hingga 31 Desember 2006. Pada masa itu nilai penjualan TEL yang dilakukan Innospec ke Indonesia adalah US$ 170.176.007,50.

Untuk mendapat kontrak sebesar itu Innospec membayar komisi sebanyak US$ 11.7888.824,72 kepada agennya di Indonesia PT Soegih Interjaya (PT SI). PT SI sudah menjadi agen bagi Innospec sejak tahun 1982. Uang itu antara lain dipakai oleh PT SI untuk menyuap para pejabat BP Migas, Pertamina, dan pejabat-pejabat pemerintah lainnya.

Salah seorang eksekutif Innospec, dalam email yang dimuat dalam dakwaan mengungkapkan, antara 1 Januari 2000 sampai 22 Desember 2006 penjualan TEL dari Innospec ke Pertamina bernilai US$ 277 juta.

Perbuatan korupsi Innospec Limited mulai terbongkar tahun 2005 setelah induk perusahaannya di Amerika Serikat, Innospec Inc, diselidiki oleh Departemen Kehakiman negara itu, DOJ, karena melakukan suap kepada pemerintah Irak dalam penjualan TEL..00.

Innospec Inc juga melanggar undang-undang Amerika karena melakukan perdagangan dengan Kuba. Innospec Inc kemudian melakukan plea bargain dengan pihak berwenang Amerika Serikat dimana perusahaan itu mengaku bersalah dengan imbalan hukuman yang lebih ringan.

Sebagai bagian dari penyelesaian global atas perkara ini, pihak berwenang Amerika melibatkan SFO dengan pembagian tugas dimana pihak Amerika menyelidiki perbuatan korupsi Innospec di Irak dan Kuba, sedangkan SFO berkonsentrasi pada kasus Indonesia.

Berdasarkan kesepakatan ini, direksi Innospec sendiri pada tahun 2008 melaporkan kepada SFO tentang korupsi yang melibatkan sejumlah bekas eksekutifnya. Innospec juga menyewa perusahaan audit KPMG untuk melacak transaksi keuangan antara PT SI dan pejabat-pejabat Indonesia.

Dakwaan itu secara terinci memaparkan komunikasi antara Innospec dan PT SI, tentang bagaimana dua eksekutif PT SI, Willy Sebastian dan Mohamed Syakir, menyuap pejabat-pejabat Pertamina dan BP Migas agar tetap membeli TEL dari Innospec.

Innospec membayar PT SI dengan dua cara yaitu komisi umum dan pembayaran ad-hoc, yang diketahui oleh Innospec akan dipakai oleh PT SI untuk menyuap pejabat-pejabat Indonesia.

Komisi yang dibayarkan Innospec sebelum tahun 2005 bernilai antara 1% sampai 5% dari nilai kontrak, namun jumlah itu dinaikkan menjadi 10% sejak tahun 2005 dan bahkan bila diperlukan jumlah itu bertambah.

Dalam dakwaan disebutkan bahwa Innospec membuka sejumlah pos dana suap khusus yang antara lain disebut Dana Rachmat Sudibyo, Dirjen Minyak dan Gas yang kemudian menjadi Kepala BP Migas.

Dakwaan itu menyebutkan bahwa pada tahun 2001 dan awal 2002, Innospec membayar suap sebanyak US$ 265.000 dan US$ 295.150 kepada Rachmat Sudibyo karena Pertamina membeli TEL dari Innospec dalam jumlah tertentu.

Menurut dakwaan ini, Rachmat dibayar US$ 40 per ton untuk pembelian di atas 4.000 ton, dan US$ 50 per ton untuk pembelian di atas 5.000 ton.

Masih dari dakwaan itu, Mohamed Syakir dari PT SI mengatakan dalam email tanggal 18 Desember 2003, bahwa Direktur Hilir Pertamina yang baru meminta komisi dari penjualan Innospec ke Pertamina dalam jumlah yang besar, tidak dalam hitungan ‘sen’.

Dalam email tertanggal 2 Desember 2003, Syakir mengungkapkan bahwa Innospec mendapat pesaing dari perusahaan Cina yang juga berniat menjual TEL kepada Pertamina. Karena itu agen Innospec kemudian menyuap pejabat-pejabat Pertamina untuk mempertahankan posisi Innospec.

Nama lain yang banyak disebut dalam dakwaan ini adalah mantan direktur pengolahan Pertamina Suroso Atmo Martoyo. Dakwaan itu juga menyebutkan bahwa mulai tahun 2003 Innospec menjadikan Suroso sebagai target dalam hubungannya dengan Pertamina.

Dalam email tanggal 30 November 2004, Syakir mengatakan Suroso meminta komisi US$ 500 per ton untuk pembelian 446 ton TEL dari Innospec seharga US$ 11.000 per ton.

Dalam putusannya, hakim secara khusus menyebut mantan Dirjen Migas dan Kepala BP Migas Rachmat Sudibyo yang menerima suap lebih dari US$ 1 juta atau sekitar Rp 9 miliar. Nama lain yang disebut dalam putusan adalah mantan Direktur Pengolahan Pertamina, Suroso Atmo Martoyo. Saat dikonfirmasi detikFinance sebelumnya, kedua pejabat itu sudah menyampaikan bantahannya.

Dakwaan SFO juga menyebutkan bahwa Innospec memberi dana US$ 100.000 kepada PT SI untuk memberi suap agar perundangan yang akan melarang TEL dilawan.

Dalam bagian lain dakwaan juga disebutkan bagaimana PT SI menggunakan kontaknya di BP Migas dan Pertamina untuk mempertahankan penggunaan TEL. Nama-nama lain yang disebut menerima suap dalam dakwaan SFO adalah ‘Ery’ dan ‘Iin’.

SFO juga bekerjasama dengan polisi di Cheshire, Inggris Utara, yang melakukan penyelidikan pidana atas keterlibatan para eksekutif Innospec.

Penyelidikan KPK

KPK sudah mencegah 6 nama dari Pertamina dan PT Soegih Interjaya (SI) terkait kasus dugaan suap perusahaan Inggris, Innospec Ltd. Dalam waktu dekat, mereka akan segera dimintai keterangan di tingkat penyelidikan.

“Rencananya segera. Tapi saya belum bisa memastikan waktunya,” kata juru bicara KPK Johan Budi SP, saat dihubungi lewat telepon, Minggu (25/05/2010) malam.

Johan mengaku, hingga saat ini belum pernah dilakukan pemanggilan terhadap keenam orang tersebut. Sebab, kasus ini masih ditelaah oleh penyelidik.

“Belum, sampai sekarang belum,” tegasnya.

Sebelumnya, KPK mencegah 6 orang terkait kasus dugaan suap Innospec ke pejabat Pertamina. Di antara pejabat tersebut ada sejumlah nama mantan pejabat Pertamina, termasuk mantan Wakil Dirut Mustiko Saleh.

Sejumlah nama lain yang dicegah adalah mantan direktur pengolahan Pertamina Suroso Atmo Martoyo dan mantan Dirjen Migas Rachmat Sudibyo. Lalu, ada pejabat yang berasal dari PT Soegih Interjaya (SI), seperti Direktur Utama Willy Sebastian dan Direktur Operasional Muhammad Syakir. Terdapat satu nama lain juga bernama Herwanto Wibowo.

BPK sudah mengajak KPK menguak kasus penyuapan pejabat migas Indonesia oleh Innospec Ltd. Perusahaan asal Inggris itu terbukti menyuap sejumlah mantan pejabat migas Indonesia untuk memperlancar penundaan penerapan bensin bebas timbal di Indonesia.

Sumber : Detiknews dan Detikfinance

Pengelolanya menjanjikan, tak ada tagihan bunga dalam billing statement tiap bulannya, tak seperti kartu kredit konvensional yang dianggap mencekik saat krisis ekonomi melanda wilayah ini. Dengan iFreedom Plus Mastercard, pemegang bisa berbelanja di muka hingga 6.000 dolar AS tanpa bunga. Pemegang kartu hanya diwajibkan membayar 50 dolar AS untuk dua tahun penggunaan dan setiap transfer dari kas ke kartu dikenakan biaya 95 sen. Dan karena produk baru tidak sebenarnya melibatkan kredit, pemohon disetujui tanpa pemeriksaan kredit.

Kartu ini diluncurkan pada Konferensi Bebas Riba se-Amerika Utara yang pertama di Toronto. Account kartu akan dikelola oleh Mint Technology, yang beroperasi juga pada program lain, kartu prabayar.

Dalam banyak hal Indonesia memang selalu ketinggalan, bahkan oleh negara barat dimana muslim di sana minoritas. Terobosan  layanan kartu kredit bebas riba ini seharusnya segera diadopsi oleh perbankan di Indonesia, tentu setelah melalui kajian mendalam oleh para ahli syariah terkait manfaat dan mudharatnya. Saya adalah orang yang anti kartu kredit, namun kalo ada kartu kredit seperti iFreedom Plus Mastercard ini mungkin saya akan pertimbangkan untuk mulai menggunakan kartu kredit juga, he he he.

GCC adalah sebuah blok ekonomi yang beranggotakan enam negara, yaitu Kuwait, Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Oman, dan Uni Emirat Arab. Keenam negara di atas merupakan negara dengan pendapatan per kapita yang cukup tinggi dengan minyak sebagai komoditas utama penggerak perekonomian. Bahkan, pendapatan dari royalti produksi minyaknya sudah cukup untuk membuat negara-negara di kawasan ini untuk tidak terlalu menggantungkan pendapatan negaranya dari penarikan pajak. Hal ini menyebabkan kawasan ini terkenal sebagai kawasan dengan tingkat persentase pajak yang relatif rendah. Sebagai gambaran, dari surplus ekspor minyaknya, Kuwait bahkan bisa menyisihkan dana dalam jumlah yang besar bagi generasi penerusnya yang dikenal dengan Reserve Fund for Future Generation (RFFG). Sebagian besar surplus kekayaan tersebut tentunya pasti diinvestasikan dalam bentuk Investasi langsung (direct investment) ataupun investasi di pasar modal dan keuangan lokal maupun internasional. Kalau di masa lalu investasi surplus minyak atau yang dikenal dengan petrodollar terfokus di Eropa dan Amerika Serikat, sekarang sejak krisik moneter melanda dunia otoritas investasi negara-negara teluk mulai mengalihkan investasinya ke negara-negara berkembang di kawasan Asia Pasifik dan Amerika latin.

Menurut laporan Goldman Sachs (2008), potensi investasi dari ekspor minyak diperkirakan berkisar antara 92-125 miliar dolar Amerika Serikat (AS) per tahun. Dari jumlah tersebut sekitar 6-12 miliar dolar AS per tahun diinvestasikan di pasar modal di Asia Pasifik. Dengan jumlah yang cukup besar tersebut, negara-negara di Asia Pasifik mesti berkompetisi untuk mendapatkan aliran dana petrodollar ini termasuk Indonesia. Untuk memenuhi keinginan investor timur tengah yang lebih mengutamakan investasi di instrumen-instrumen keuangan syariah, negara-negara di Asia, seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura telah menyiapkan berbagai instrumen keuangan syariah (Islamic securities) di pasar modalnya yang berupa penerbitan sukuk (surat berharga syariah) dan penerbitan Indeks Saham Syariah yang berisikan saham-saham perusahaan yang memenuhi kriteria syariah secara kualitatif dan kuantitatif (syariah compliance share).

Indonesia sebagai negara Muslim terbesar pun tidak ketinggalan dalam usahanya menarik aliran dana dari kawasan teluk. Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah, di antaranya, disahkannya UU no 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai payung hukum penerbitan sukuk negara, penerbitan SBSN pertama di kuartal terakhir 2008 dan diterbitkannya sukuk retail di bulan Februari 2009 sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam rangka menarik aliran petrodollar dari kawasan teluk. Namun, dibalik usaha-usaha pemerintah di atas, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pemerintah agar lebih banyak lagi aliran investasi dari kawasan teluk ke Indonesia.

Pertama, Surat Berharga Syariah Negara atau sukuk negara mesti menawarkan pengembalian (yield) yang menjanjikan, diiringi dengan tingkat risiko kredit yang rendah. Itu artinya sukuk negara mesti mendapat credit rating yang baik dari lembaga rating internasional, seperti Moody, S&P, dan Fitch. Hal ini bertujuan untuk menambah kepercayaan (confident) investor terhadap SBSN. Di samping itu, perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) dan Airlangga Islamic Index mestilah tidak hanya perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria syariah, tetapi juga merupakan perusahaan-perusahaan yang mempunyai potensi keuntungan yang tinggi.

Kedua, jenis sukuk yang diterbitkan mestilah menggunakan kontrak-kontrak (uqud) yang dapat diterima secara global. Artinya, kontrak-kontrak yang kontroversi, seperti Bay Al-Inah dan Bay Al-Dayn yang tidak diterima dalam pandangan ulama di kawasan teluk sedapat mungkin mesti dihindarkan sebagai basis penerbitan sukuk.

Ketiga, pemerintah mesti lebih serius memperbaiki citra atau image Indonesia di kawasan teluk. Dalam hal ini, BAPEPAM, BKPM, Bank Indonesia, dan institusi terkait lainnya bekerja sama dengan perwakilan diplomatik Indonesia di Timur Tengah harus melakukan promosi secara intensif tentang iklim investasi di Indonesia. Selain itu, promosi dan infrastruktur pariwisata mesti lebih ditingkatkan. Karena, pariwisata mempunyai efek berantai yang besar, salah satunya adalah terhadap investasi. Sebagai contoh, negara jiran Malaysia melalui usaha diplomasi yang cukup panjang dan intensif dari tahun 1990-an sudah cukup berhasil mendapatkan citra yang baik di kawasan teluk, salah satunya adalah melalui promosi dan infrastruktur pariwisata yang baik. Penulis yakin apabila ketiga hal di atas menjadi fokus pemerintah, Indonesia bisa mendapatkan aliran dana petrodollar yang lebih banyak guna menunjang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bangsa di masa yang akan datang.

Sumber : Sutan Emir Hidayat, Dosen Keuangan Islam, University College of Bahrain

Nilai mata uang suatu negara selalu berubah setiap saat mengikuti hukum permintaan dan penawaran. Padahal pada abad 12, Ibnu Taimiyah telah menjelaskan bahayanya perdagangan uang :

1. Akan memicu inflasi;
2. Hilangnya stabilitas nilai uang, sehingga menzalimi orang yang berpenghasilan tetap;
3. Menurunnya perdagangan dalam negeri karena kekhawatiran terhadap stabilitas nilai uang;
4. Perdagangan internasional juga akan menurun; dan
5. Logam berharga (emas dan perak) yang menjadi nilai intrinsik uang akan mengalir ke luar negeri.

Bencana ekonomi dunia bermula dari Bretton Woods. Setelah memenangkan PD-II, Amerika memprakarsai konferensi ekonomi di Bretton Woods. Amerika ingin mengatur sistem keuangan dunia. Pada konferensi tersebut Amerika berjanji mendukung uang Dollar-nya secara penuh dengan emas yang nilainya setara. Kesetaraan ini mengikuti konversi harga emas yang ditentukan tahun 1934 oleh Presiden Roosevelt yaitu US$ 35 untuk 1 troy ons emas. Negara-negara lain yang mengikuti kesepakatan tersebut awalnya diijinkan untuk menyetarakan uangnya terhadap emas ataupun terhadap Dollar. Dengan kesepakatan ini seharusnya siapapun yang memegang Dollar dengan mudah menukarnya dengan emas yang setara.

Ternya janji itu bohong besar. Secara perlahan tetapi pasti mereka ternyata mengeluarkan uang yang melebihi kemampuan cadangan emasnya, bahkan secara sepihak mereka tidak lagi mengijinkan mata uang lain disetarakan terhadap emas, namun harus dengan Dollar.

Kesewenang-wenangan itupun diprotes oleh banyak negara, sehingga terjadi gelombang penukaran dollar ke emas secara besar-besaran. Puncaknya, pada tanggal 15 Agustus 1971 terjadilah Nixon Shock. Presiden Nixon angkat bendera putih dan tidak sanggup lagi memberi emas pada pemegang dollar. Secara sepihak Amerika Serikat memutuskan untuk tidak lagi mengaitkan Dollar-nya dengan cadangan emas yang mereka miliki. Dimulailah era fiat money, sebuah sistem keuangan yang rapuh dan sangat labil.

Ironisnya, sebagian besar negara-negara di dunia saat ini menjadikan dollar sebagai standar mata uang dalam perdagangan internasional dan menjadikan dollar sebagai cadangan devisa negara. Akibatnya negara-negara (terutama negara berkembang dan negara miskin) sangat mudah dipermainkan oleh pedagang dollar. Sedihnya, negaraku tercinta Indonesia masuk dalam ironi ini.